Kemenkeu: Program PEN Selamatkan 5 Juta Orang dari Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Indonesia pada September 2020 mencapai 10,19 persen atau mencapai 27,55 juta penduduk

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis data kemiskinan, di mana angka kemiskinan Indonesia pada September 2020 mencapai 10,19 persen atau mencapai 27,55 juta penduduk. Artinya, jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah 2,76 juta orang bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kementerian Keuangan peningkatan, peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut lebih baik dari proyeksi Bank Dunia. Lembaga keuangan dunia itu memproyeksikan angka kemiskinan Indonesia yang bisa mencapai 11,8 persen akibat wabah Covid-19. "Artinya, program PEN sepanjang 2020 diharapkan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi miskin baru," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febiro Kacaribu, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (16/2/2021).

Sepanjang tahun 2020 lalu, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 695,2 triliun untuk program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Namun demikian, hingga akhir tahun realisasinya mencapai Rp 579,78 triliun atau 83,4 persen dari yang sudah dialokasikan. Febrio kata, intervensi pemerintah tersebut telah melindungi masyarakat tidak hanya dari kelas yang miskin dan rentan, namun juga dari kelas menengah.Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek, Bantuan Sembako Tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Bantuan Beras PKH, Bantuan Beras PKH, Bantuan Prajaja, Bantuan / Beras PKH, Bantuan Tunai, Penerima Kartu Sembako, Penerima Kartu Sembako, SubKartu Sembako Listrik, Subsidi Kuota Internet untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Bantuan subsidi Upah (BSU) BPJS Ketenagakerjaan dan tenaga pendidik Honorer, "Ujar Febrio. Realisasi sementara program perlindungan sosial untuk mendukung komsumsi rumah tangga mencapai Rp 220, 39 triliun di sepanlijang 2020 atau lebih awalgi dari alokasi , 9 triliun di sepanlijang 2020 atau lebih awalgi dari al203.Selain itu, pemerintah juga mendukung masyarakat miskin dan rentan terhadap insentif dunia usaha, terutama kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), agar tetap bertahan dari dampak pandemi. “Dukungan PEN untuk UMKM yang diberikan untuk menopang permodalan dan arus kas agar tetap bertahan dan dapat melakukan jump start pada masa pemulihan ekonomi,” jelas Febrio. 

Bentuk dukungan UMKM tersebut antara lain berupa penempatan dana, subsidi bunga, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), insentif PPh Final UMKM, penjaminan kredit, dan pembiayaan investasi LPDB. Sepanjang 2020, Pemerintah telah menyalurkan dukungan UMKM sebesar Rp 112,4 triliun. Secara khusus, 97 persen usaha mikro penerima BPUM masih tetap melanjutkan usahanya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi UMKM tetap berjalan, daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak dapat terjaga di masa pandemi. Pandemi Covid-19 pada 2020 membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan. Tren penurunan kemiskinan yang telah terjadi hingga akhir 2019, terhenti.Pada periode September 2020, tingkat kemiskinan menjadi 10,19 persen, atau meningkat 0,97 poin persentase (pp) dibandingkan September 2019 yang sebesar 9,22 persen. Dampak pandemi ini mulai dirasakan pada kuartal I-2020 dimana proporsi penduduk miskin naik menjadi 9,78 persen, atau naik 0,37 pp dari Maret 2019.Secara jumlah orang, penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, atau mening 2 , 76 juta orang dibandingkan tahun lalu. Secara spasial, proporsi penduduk miskin perdesaan per September 2020 naik menjadi 13,20 persen dari 12,6 persen pada September 2019.Persentase penduduk perkotaan mengalami kenaikan menjadi 7,88 persen dibandingkan September 2019 yang hanya sebesar 6,56 persen."Hal ini sebagai akibat penurunan aktivitas ekonomi di seluruh wilayah, terutama di perkotaan," ujar Febrio. 

Sementara itu, tingkat pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini adalah sebesar 0,385 per September 2020.Angka ini meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan Rasio Gini September 2019 yang 0,380. Namun dapat digaris bawahi, pengeluaran kelompok 40 persen terbawah sebesar 17,93 persen. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, porsi tersebut termasuk rendah karena berada di atas 17 persen. Bank Dunia membagi tingkat ketimpangan menjadi tiga kategori yaitu ketimpangan tinggi jika pengeluaran kelompok 40 persen terbawah porsinya di bawah 12 persen, sedang jika antara 12–17 persen, dan rendah jika di atas 17 persen.Selaras dengan tren pemulihan ekonomi, pemerintah tetap mendukung kebijakan countercyclical untuk penanganan Covid-19 dan program PEN di tahun 2021.) dan 3T (testing, tracing, dan treatment), serta penguatan Program PEN. “Dengan tren ekonomi terkini, pemerintah optimis namun tetap waspada bahwa pandemi dapat dikendalikan dan aktivitas sosial ekonomi yang terus berangsur pulih sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran kedepannya dapat menurun kembali”, tutup Febrio

                                                                                                Selasa, 16 Februari 2021

Sumber: Kompas