Kemarahan Jokowi dalam 3 Babak, dari Bansos Hingga Infrastruktur

Jakarta - 

Kemarin Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2021. Dalam arahannya, Jokowi menyinggung beberapa hal yang menurutnya kurang dijalankan baik oleh jajarannya.

Jokowi sendiri membuka arahannya dengan wanti-wanti keras soal pengawasan anggaran. Dia meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memantau ketat anggaran kementerian dan lembaga. Dia tidak ingin serupiah pun anggaran salah sasaran.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan pejabat negara untuk tidak melakukan korupsi. Dia menegaskan tidak memberikan toleransi sedikit pun terkait penyelewengan anggaran.

"Dan pengawasan (BPKP) harus menjamin tidak ada serupiah pun salah sasaran. Tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi. Berkali-kali saya sampaikan saya tidak akan berikan toleransi sedikitpun terhadap adanya penyelewengan anggaran," tegas Jokowi disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Jokowi lantas mengungkapkan beberapa hal yang menurutnya belum dijalankan maksimal oleh jajarannya. Apa saja?

Jokowi mengaku masih belum puas dengan realisasi anggaran belanja pemerintah di kuartal I 2021. Dia meminta kementerian dan lembaga lebih banyak melakukan belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jokowi memaparkan realisasi belanja APBN masih di angka 15%, sementara untuk APBD masih 7%. Serapan belanja anggaran pemulihan ekonomi nasional pun baru 24,6%, padahal Rp 700 triliun disiapkan untuk memulihkan ekonomi dari dampak pandemi.

"Saya minta percepatan belanja pemerintah dikawal dan ditingkatkan, dan supaya kita tahu semuanya, realisasi belanja pemerintah masih rendah, sekitar kurang lebih 15% untuk APBN, dan 7% untuk APBD, masih rendah. Serapan belanja PEN juga masih rendah, baru 24,6%, sekali lagi kecepatan, tapi juga ketepatan sasaran," ungkap Jokowi.

Sementara itu, kecepatan pengadaan barang dan jasa juga dikatakan Jokowi masih sangat lambat. Di kuartal pertama, realisasi pengadaan jasa di kementerian dan lembaga pusat baru 10,98%. Sementara di pemerintah daerah cuma 5%.

Dia meminta BPKP dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mencari apa penyebab lambatnya belanja yang dilakukan kementerian dan lembaga, serta daerah.

Dia menyebutkan di kuartal kedua, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7%. Hal itu menurutnya tidak mudah, namun bisa dicapai dengan memperbanyak belanja pemerintah untuk mendorong perekonomian.

"Karena target di kuartal kedua kita bukan barang yang mudah, 7%. Dari, bayangkan, minus 0,74% melompat ke 7%, saya yakini kalau semua bekerja keras, belanja segera dikeluarkan realisasinya, maka itu bukan suatu yang mustahil," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan angka pertumbuhan ekonomi 7% di kuartal ke dua harus dicapai. Bila hal itu tidak bisa dicapai, maka target pertumbuhan ekonomi tahunan di angka 4,5-5,5% tidak akan bisa dirasakan.

2. Buruknya Perencanaan Proyek Infrastruktur

Jokowi juga menyoroti kualitas perencanaan program pemerintah yang buruk. Menurutnya, kualitas perencanaan perlu terus ditingkatkan. Jokowi melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya.

Perencanaan program yang buruk ini menurutnya sering terjadi juga di proyek infrastruktur. Dia mengaku sejauh ini dia sering melakukan peninjauan di beberapa proyek, di sana lah Jokowi melihat ada yang tidak beres. Contohnya ada waduk namun tak memiliki irigasi. Sayangnya, Jokowi tak menyebut nama dan lokasi waduk itu.

"Saya melihat. Saya ini di lapangan terus. Ada waduk tapi nggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier, ini nggak ada, ada itu saya temukan di lapangan," ungkap Jokowi.

Ada juga sebuah pelabuhan yang baru dibangun, namun tak memiliki jalan akses. Jokowi jengkel dan bertanya-tanya, bagaimana bisa pelabuhan itu digunakan. Lagi-lagi, dia tak menjelaskan pelabuhan apa dan di mana letaknya.

"Kemudian, bangun pelabuhan, pelabuhan baru, nggak ada akses jalan ke situ. Ya apa-apaan? Gimana pelabuhan itu bisa digunakan," tegas Jokowi.

Jokowi juga kesal akurasi data kelolaan pemerintah masih sangat buruk. Salah satu yang disebutkannya adalah tidak akuratnya data bansos. Dia menilai data bansos banyak yang tumpang tindih. Menurutnya akurasi data yang buruk ini dapat membuat penyaluran bantuan dari pemerintah ke masyarakat jadi lambat dan tidak tepat.

"Perihal akurasi data, ini masih jadi persoalan sampai hari ini, dampaknya ini ke mana-mana. Contohnya, data bansos nggak akurat, tumpang tindih. Penyalurannya jadi nggak cepat, lambat, dan nggak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya," kata Jokowi.

Bukan cuma data bansos, Jokowi juga menyinggung seringnya data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Dia meminta hal ini bisa segera diselesaikan.

Jumat, 28 Mei 2021